Menggambar Syahwat Politik Sang Wakil Rakyat : Refleksi Pemilihan Umum 1999-2004

Tahun 1999 merupakan tahun dimulainya tren baru dalam “gaya hidup” perpolitikan Indonesia yang sampai saat ini bertengger di klasmen teratas wajah politik Indonesia. Tren tersebut tidak terlepas dari peristiwa Reformasi setahun sebelumnya. Sampai detik ini bumbu-bumbu eforia politik reformasi masih menjadi “bacaan” yang paling dicari mahasiswa – termasuk saya, pengamat, dan politikus. Namun, eforia atas tren tersebut diboncengi oleh ke-frustasi-an terhadap partai-partai. Terutama enam partai yang mewarnai peta politik tanah air  dalam penyelenggaraan negara secara umum. Kemenangan partai-partai tersebut hanya dimanfaatkan “bocah-bocah” penggila jabatan untuk keangkuhan dan kerakusan dalam korupsi, kolusi, dan nepotiseme second generation – setelah Orde Baru. Bagaimana tren politik Indonesia dahulu, sekarang, dan nanti dalam kerangka geopolitik dan geostrategi?

Berlayar Di Antara Hukum Adat dan Hukum (kep)-Aparat

Kajian Tragedi Tanjung Priok 14 April 2010

Hukum sebagai panglima, jargon tersebut sering kita dengar sebagai “bungkus” kebusukan hukum negara kita. 14 April 2010 adalah salah satu bentuk kecil kebringasan masyarakat yang jengah menyaksikan tindak-tanduk aparatur hukum di negara sahabat bencana, Indonesia. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur negara tersebut disebabkan para penegak hukum hobi dolanan moralitas dan terbiasa dengan budaya hipermoralitas. Masyarakat sengaja disuapi “permainan hukum” (justice game) dengan tedeng aling-aling  “permainan bahasa” (language game). Dalam kasus Priok, masyarkat – khusunya warga yang tinggal di daerah Koja – lebih ayem dengan hukum adat yang telah mendarah daging dalam sanubari mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat merasa dijadikan lakon dalam skenario “palu hukum” aparatur negara. Bagaimana mereka mampu “berlayar” mencari keadilan (justice) dan kebernaran (truth)?

Menyegarkan Kembali Pendidikan Indonesia

-->

"Kajian Studi Kultral dan Pedagogik Libertarian"

Dekade awal di abad ke-21 menghadirkan banyak tantangan global pada tatanan pendidikan nasional. Dr. Willy Toisuta mengatakan bahwa kekacauan manajemen pendidikan nasional dewasa ini disebabkan pemerintah yang tidak mempunyai platform pendidikan nasional. Hal ini bisa jadi karena minimnya kesinambungan – juga evaluasi – dari kebijakan-kebijakan yang ada. Pejabat baru berarti kebijakan yang baru. Polemik kehadiran PP No 66 tahun 2010 menambah daftar panjang jejak “mengenaskan” pendidikan Indonesia.