Revolusi-Revolusi di Rusia

Dari Pemberontakan Desembris 1825 hingga Revolusi Oktober 1917

MASYARAKAT RUSIA PADA MASA KEKAISARAN & FEDERASI RUSIA

Slametan Politik: Strategi dan Tradisi Mengubur Korupsi

Oleh, Mang Oejank Indro, tinggal di http://mangoejankindro.blogspot.com

Pada sebuah jurnal yang berjudul “Slametan: Solidaritas dan Ritualisme Orang Jawa” yang ditulis oleh Thomas Schweizer[1], slametan digambarkan sebagai sebuah sarana untuk membangun solidaritas sosial dan mengungkapkan rasa syukur di tengah orientasi keagamaan yang berbeda. Selain dua hal tersebut, slametan juga mereflesksikan betapa besarnya pengaruh tradisi-tradisi bangsawan (priyayi) Jawa dan lingkup masyarakat yang lebih besar. Jadi, secara tidak langsung slametan menyiratkan “kekuatan luar” suatu masyarakat – baik ekonomi, politik, dan simbolik.

Sebagai suatu kawasan dengan identitas sejarah yang indigenous, yaitu kota pelabuhan yang berorietasi pada perdagangan antar kerjaan-kerajaan pedalaman dengan corak agraris, masyarakat Jawa memiliki gaya hidup dan pemelukan agama yang berbeda – Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha. Gaya hidup dan orientasi yang beragam ini kemudian secara gradual menyebar ke pedalaman oleh pedagang, tuan tanah, dan tokoh-tokoh agama.

Menyoal “Wakil Tuhan” di Indonesia :Kajian Fatwa MUI Tentang Ahmadiyah

Oleh,Mang Oejank Indro, tinggal di http://mangoejankindro.blogspot.com

--Tulisan ini adalah sitiran dari Jurnal Ilmiah berjudul Respon Tokoh Islam Atas Fatwa MUI Tentang Gerakan Ahmadiyah Indonesia karya Ahmad Subakir, Ilham Mashuri dan M Asror Yusuf, STAIN Kediri, 2008--

 

Tulisan ini bukanlah lembaran luas tentang sepak terjang jamaah Ahamdiyah di Indonesia. Sebagai Negara sekuler yang meng-“halal”-kan enam keyakinan beragama, Indonesia memiliki Majelis Ulama Indonesia (MUI) – yang seolah-olah mewakili “Tuhan” sebagai eksekutor terhadap masalah keyakinan keagamaan, dalam hal ini agama Islam. Fungsi MUI tidak jauh berbeda dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) bagi umat katolik atau PGI (Persatuan Gereja-gereja Indonesia). Sejarah mencatat bahwa Jamaah Ahmadiyah sudah mendapatkan reaksi keras dari berbagai kalangan sejak masuk ke Indonesia. Sejak berkiprah di Sumatera, Ahmadiyah sudah mendapat kecaman dari Abdullah Ahmad dan Abdul Karim Amrullah. Sehingga terbitlah buku Al Qaul ash Shohih guna meredam paham Ahmadiyah. Sampai saat ini kejadian yang berujung pada kekerasan terhadap Ahmadiyah memang sangat riskan. Apalagi di Negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta bersemboyan Bhineka Tunggal Ika.

R(b)obohnya “Wakil” Kami

Oleh, Mang Oejank Indro, tinggal di http://mangoejankindro.blogspot.com

Sebelum berkelana dalam isi opini nakal ini, baiknya anda menyimak dengan seksama frasa yang amburadul, yang sengaja saya tempel sebagai judul tulisan ini. Jika AA Navis ter-legenda-kan atas karya Robohnya Surau Kami, saya mencoba memodifikasi dengan Robohnya “Wakil” Kami dengan selipan huruf “B”, tujuannya adalah mengajak pembaca mencerna kejadian-kejadian “bodoh” yang dipentaskan wakil rakyat kita. Tanpa mengurangi rasa hormat, tulisan ini hanya tertulis untuk menghormati rakyat yang sudah dibodohi.

Mengikuti perkembangan pembangunan gedung baru DPR yang rencananya “berkasta” 36 lantai yang menelan biaya 1,138 T – belum termasuk furniture, sistem keamanan, sistem informasi. Saya, sebagai seorang mahasiswa merasa terpental. Kenapa? Lha, bukannya Yang Mulia Marzuki Ali hanya meng-iya-kan argumentasi orang-orang elite dan pinter saja, bukan? Tapi, dalam benak saya muncul sebuah pertanyaan, “Memang seberapa pintar orang-orang di DPR?

Berdagang Syahwat Politik, Merakyat!

Oleh : Mang Oejank Indro, Mahasiswa Universitas Indonesia

Tinggal di http://mangoejankindro.blogspot.com

Tidak perlu mukaddimah untuk mengupas kejadian dan narasi pemerintah akhir-akhir ini. Cukup banyak media yang berbondong-bondong menyajikan Lebensraum Indonesiana beberapa pekan terakhir bukan? Sejak Pemilu 2004 rakyat Indonesia memliki presiden dandy dengan berbagai daya tarik. Hingga masa jilid 2 saat ini, suhu politik di negeri menjulang dengan gelombang reshuffle yang sering kali digelontorkan sang presiden. Jika kita mengukuti napak tilas perjalanan politik sejak Pak BeYe menjadi nahkoda Indonesia, tragedi seperti ini acap kali terjadi. Gertakan politik? Atau strategi baru dalam membawa kapal KIB jilid 2 untuk Indonesia lebih baik?

Senandung Petruk untuk Pak BeYe

Pagi-pagi buta Petruk sudah rapi dengan kemeja berdasi, rutinitas menyiram kebun belakang rumahnya dan nyelendro “dikhianati” sejenak. Hari ini Petruk ingin mlaku-mlaku ngintip bumi nusantara, terutama tanah Jawa yang disinggahi Pak BeYe dan adipati-adipati KIB jilid II. Ia juga berniat singgah di gedung DPR RI, bertemu tuan Gayus, nyambangi Jeng Ayin, dan nginep di kantor KPK. “Monggo Juragan, mobil sampun siap..!!” Sukirno, sopir pribadi Petruk menyilahkan sang majikan nunggang lymosin putih pemberian Batara Guru.

Beberapa menit dari singgasana Petruk di Pulau Kahyangan, Suralaya, Sukirno bertanya, “Juragan, enak’e lewat jalan tol apa jalan biasa?” Dengan suara mbindeng Petruk bersua, “Lho, jalan tol di Jakarta sudah bebas hambatan to? Wong pendega Jakarta terbukti bukan ahlinya koq!!” Sukirno bingung. “Terus, lewat mana Juragan?” Sahutnya. “Wis, lewat jalur biasane wae. Ojo lali pake For Ridder yo..!” Jawab Petruk sambil memainkan iPhone 4 di tangan kanan dan BB Torch di tangan kirinya.

“Walah, Juragan, mosok wis mimpin hampir dua periode nguna-ngunu wae, rakyat cilik dibohongi dengan kebohongan ala balita, ckckckck..!” Geram Sukirno di bangku depan lymosin. “Hemmm… Raimu koyok gak ngerti Pak BeYe. Aku kesini juga gara-gara prihatin.” Kata Petruk. “Oalah, Prihatin tukang jamu yang bahenol itu to Juragan?” Sambung Sukirno. “Untumu keropos…!! Prihatin Kir, prihatin temenan cok..!! Wis, Aku turun sini. Kamu langsung balik ke Suralaya.” Dawuh Petruk. Sukirno pun langsung bergegas kembali ke Suryalaya. Petruk nyamar seperti biasa, baju kabanggaanya yang seperti kaus kutang terbelah disematkannya. Perut buncit meluber kedepan diatas celana pendek berbalut sarung yang terselendangkan melingkar.

****

            Suasana Istana Negara siang ini lumayan ramai. Teriakan demonstran dari Universitas Indonesia memecah ke-galau-an penghuni Istana Negara. Segerombolan manusia berseragam militer kurang lengkap melecit berbaur dengan demonstran, alih-alih mengamankan, pak Pol malah melakukan pengamanan beberapa demonstran. Walah-walah, polisi dari jaman Soeharto sampai sekarang koq kerjaannya sama saja. Nggak kreatif. Kalau ndak “ngerampok” di jalanan, yo “main-main” bongkar rumah, eksekusi tanah, dan ngantemi demonstran. Itu Polisi kasta paling bawah lho Bes, apalagi Pak Pol yang berbintang-bintang itu? Hemmm…

Menggambar Syahwat Politik Sang Wakil Rakyat : Refleksi Pemilihan Umum 1999-2004

Tahun 1999 merupakan tahun dimulainya tren baru dalam “gaya hidup” perpolitikan Indonesia yang sampai saat ini bertengger di klasmen teratas wajah politik Indonesia. Tren tersebut tidak terlepas dari peristiwa Reformasi setahun sebelumnya. Sampai detik ini bumbu-bumbu eforia politik reformasi masih menjadi “bacaan” yang paling dicari mahasiswa – termasuk saya, pengamat, dan politikus. Namun, eforia atas tren tersebut diboncengi oleh ke-frustasi-an terhadap partai-partai. Terutama enam partai yang mewarnai peta politik tanah air  dalam penyelenggaraan negara secara umum. Kemenangan partai-partai tersebut hanya dimanfaatkan “bocah-bocah” penggila jabatan untuk keangkuhan dan kerakusan dalam korupsi, kolusi, dan nepotiseme second generation – setelah Orde Baru. Bagaimana tren politik Indonesia dahulu, sekarang, dan nanti dalam kerangka geopolitik dan geostrategi?

Politik Bisnis Media

-->

DARI manakah asal bisnis media lahir? Karena apakah, bisnis media dinilai buruk? Jika pers adalah cermin masyarakat, apakah hanya pers yang bertanggungjawab? Beberapa pertanyaan itu kini menjadi wacana hangat di masyarakat.

Dengan judul yang seram, Budhiana misalnya menulis "The End of Journalism?" (Pikiran Rakyat, 21/7/02). Isinya menyertakan sejumlah fakta bahwa media sudah kelewatan menggerecoki masyarakat. Berita-beritanya kerap bikin mual. Teknologi informasi (internet) malah menjerumuskan masyarakat. Tiap orang jadi bebas kirim berita tanpa asas jurnalisme.

Beruntung, Budhiana--yang juga wartawan dan akan sekolah S2 di Ilmu Komunikasi, masih menyimpan harap. Ia masih menulis, 'mudah-mudah tidak', pada pertanyaan 'apakah ini berarti akhir dari jurnalisme?'

Pendapat itu seperti menyambung pandangan lain yang diungkap pengamat pers. Leo Batubara (Kompas, 20/7/02), tokoh SPS (Serikat Penerbit Suratkabar), juga menyorot hal yang sama. Dengan bahasan yang beda, ia menyoal bisnis media. Ia menolak tudingan kolusi modal bermain di arena media (dalam kaitan RUU Penyiaran). Sebab, pertumbuhan pers Indonesia masih minim. Perlu ada suntikan modal, lewat 'kepemilikan silang media' atau konvergensi. Industri koran yang senen-kemis jumlah tirasnya, mewah harganya, akan terbantu.

Akan halnya nanti akan muncul kepemilikan media yang cuma itu-itu saja orangnya, adalah hal lain. Sebab, 'kelompok-kelompok profesional seperti Kompas, Jawa Pos, Media Indonesia, Majalah Tempo, Bisnis Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Merdeka dan Bali Post akan menjadi lokomotif pertumbuh pers dengan bersinergi dalam konvergensi media (cetak tebal dari penulis) .... merekalah yang memiliki knowledge journalists dan staf bisnis yang profesional'.

Reformasi: Implikasi dan Konfusionisme Pancasila

-->

Judul : “Pancasila Kembali”

Pengarang : A. Mustofa Bisri

Data Publikasi : Koridor Renungan A. Mustofa Bisri, Jakrta: PT. Kompas Media Nusantara, II:77, 2010, xii+248

Ambruknya kerajaan otoriter Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 merupakan titik balik “nafas” Pancasila. Bukan sekadar ideologi dan dasar negara semata. Lebih jauh, Pancasila adalah citra bangsa dan negara. Seandainya sejak kelahiran Pancasila sudah dikeloni[1] dengan penalaran dan studi mendalam terhadap kelima sila – seperti nilai religius, nilai moral, nilai kebangsaan, nilai keadilan, dan nilai kebersamaan dan toleransi – secara apa adanya dalam masyarkat; penulis meyakini isu tentang kredibilitas ke-Pancasila-an tidak akan “diperkosa” di rezim reformasi saat ini. Realita yang bisa kita simak dengan panca indera adalah kondisi ketuhanan negeri kita yang seperti tanpa Tuhan atau “kebanyakan tuhan.” Negeri yang mengaku berkemanusiaan yang adil dan beradab sekarang antipati tentang prikemanusiaan. Persatuan Indonesia lebih tenar sebagai “banyolan” semata. Rakyat bingung mencari perwakilan mereka. Keadilan sosial yang bagi beberapa orang saja.[2] Selentingan pertanyaan dari beberapa orang, “Masih hidupkah kau, Pancasila?”

Pancasila merupaka padanan konsep Konfusionisme yang dikembangkan Prof. Tu Wei Ming untuk pengembangan pendidikan moral di Singapura. Konsep Konfusionisme juga dikenal di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong. Pancasila, menurut Prof. H.A.R Tilaar, merupakan suatu doktrin yang terbuka karena Pancasila merupakan suatu way of life. Di sinilah terdapat kesamaan prespektif keterbukaan Pancasila dan Konfusionisme. Prof. H.A.R Tilaar menegaskan bahwa pancasila dapat menerima nilai-nilai Konfusionis yang – mungkin – mempunyai nilai universal yang dapat di adopsi oleh masyarakat kita, masyarakat Pancasila.

Reformasi sebagai gerbang menuju demokrasi Indonesia secara tidak langsung “membunuh” Pancasila. Beberapa pengamat mengatakan bahwa demokrasi-lah yang melunturkan “harga” pancasila ditengah peradaban bangsa Indonesia. Zaman orde baru, berdialog dan berdiskusi tentang pancasila adalah hal yang “najis.” Gus Mus – panggilan akrab A. Mustofa Bisri – menjelas-kembangkan pengertian pancasila harus berdasarkan sila-sila di dalamnya. Bahkan Pancasila harus menjadi pembahasan rutin mengenai ideologi-ideologi lain yang, meminjam istilah Gus Mus, “mengepung” Pancasila. Dengan demikian, “pemerkosaan” terhadap Pancasila tidak digilir oleh pemegang kekuasaan. Selain itu, pemahanan konsep Konfusionisme sebagai pendamping Pancasila harus segera “dikawinkan” sebagai salah satu alternatif “penyembuhan” bangsa dari pandemi dasar-dasar kenegaraan dan ideologi.

Mang Oejank Indro @ 2010

Daftar rujukan :

Bisri. A. Mustofa, 2010. Koridor Renungan A. Mustofa Bisri, Jakrta: PT. Kompas Media Nusantara.

Tilaar, H.A.R. 2005. Manifesto Pendidikan Nasional. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Program Dasar Pendidikan Tinggi UI. 2010. Modul MPK Terintegrasi. Jakarta: Badan Penerbit FK Universitas Indonesia.

---

[1] Di damping atau di kawal.

[2] A. Mustofa Bisri, 2010: 80