R(b)obohnya “Wakil” Kami

Oleh, Mang Oejank Indro, tinggal di http://mangoejankindro.blogspot.com

Sebelum berkelana dalam isi opini nakal ini, baiknya anda menyimak dengan seksama frasa yang amburadul, yang sengaja saya tempel sebagai judul tulisan ini. Jika AA Navis ter-legenda-kan atas karya Robohnya Surau Kami, saya mencoba memodifikasi dengan Robohnya “Wakil” Kami dengan selipan huruf “B”, tujuannya adalah mengajak pembaca mencerna kejadian-kejadian “bodoh” yang dipentaskan wakil rakyat kita. Tanpa mengurangi rasa hormat, tulisan ini hanya tertulis untuk menghormati rakyat yang sudah dibodohi.

Mengikuti perkembangan pembangunan gedung baru DPR yang rencananya “berkasta” 36 lantai yang menelan biaya 1,138 T – belum termasuk furniture, sistem keamanan, sistem informasi. Saya, sebagai seorang mahasiswa merasa terpental. Kenapa? Lha, bukannya Yang Mulia Marzuki Ali hanya meng-iya-kan argumentasi orang-orang elite dan pinter saja, bukan? Tapi, dalam benak saya muncul sebuah pertanyaan, “Memang seberapa pintar orang-orang di DPR?

Sehingga dengan mudah membodoh-bodohkan rakyatnya? Sepintar apa anggota DPR jika di dalam sidang sekelas paripurna masih sempat mantengi film porno?”

Bangunan megah yang berdesain mirip Monumen Arche de la Défense di Perancis tersebut memang menyita perhatian banyak media. Meskipun sempat mati pada Pemilu tahun 2009 – untuk meredam dan meningkatkan penciteraan diri sebuah parpol, rencana pembangunan “Gubuk” baru wakil rakyat yang direncakan sejak tahun 2008 ini kembali bergulir awal tahun 2011. Bahkan, Presiden pun tidak mampu berkutik untuk menahan rumusan gedung baru ini. Benarkah? Bukannya Presiden kita yang dandy ini sudah menginstruksikan untuk melakukan optimalisasi dan efisiensi anggaran? Sekarang siapa yang bodoh? Orang yang tidak bisa menafsirkan pernyataan atasan – dalam hal ini SBY sebagai presiden dan ketua dewan pembina Demokrat, atau rakyat jelata yang bersandar kepada “wakilnya”?

Bagunan gedung baru DPR yang rencananya berbanderol Rp. 7,2 juta per meter. Jika setiap ruangan anggota DPR beserta seorang asisten pribadi dan empat staf ahli memiliki luas 112 m, maka satu ruangan memiliki taksiran harga Rp. 800 juta. Cukup murah dibandingkan harga apartemen di Pantai Indah Kapuk, bukan?

Seorang anggota DPR dari parpol binaan Presiden SBY sempat melontarkan pernyataan yang menggelikan. “Jangan analogkan gedung DPR dengan bangunan gedung SD. Sudah ada budget masing-masing. Gedung SD itu sudah ada budget sendiri, 20 persen APBN.” Lalu apa yang menggelikan? Bukankah 20 persen dari anggaran tersebut terbukti banyak di sunat oleh pelaku pendidikan? Belum lagi dana BOS yang benar-benar sebagian dikunyah oleh Bos! Yang lebih menggelikan, ketika masih “menulis” di lembaran pertama KIB Jilid 1 bersama JK, SBY menargetkan perbaikan sekolah rusak selesai, sekali lagi selesai, pada tahun 2008. Namun, data terbaru yang saya “contek” dari Kompas (4/04/11). Sebanyak 20,97 persen ruang SD rusak, sedangkan ditingkat SLTP, sekitar 20,6 persen mengalami kerusakan.

Sampai tahun 2011, tercatat 187.885 dari 895.761 ruang SD rusak dan dari 192.029 ruang pada tingkat SLTP, 39.554 nya tidak layak pakai. Sebagai mahasiswa yang menggeluti tentang ilmu perpustakaan di Universitas Indonesia, sengaja saya menyertakan data tentang kondisi perpustakaan di Indonesia. Eiittss…! Saya mohon anda tidak mengelus dada terlalu lama. He he he.

Pada rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, kebutuhan dana untuk membangun ruang perpustakaan di SD dan SMP sekitar Rp 9,9 triliun. Namun, anggaran dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 10 triliun dari pemerintah pusat tahun 2011 juga dipakai untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak dan peningkatan mutu, seperti pembelian buku referensi dan pengayaan serta alat-alat peraga dan laboratorium. Hingga 2011, Kementerian Pendidikan Nasional mencatat 55,39 persen SD belum memiliki perpustakaan sekolah. Dari 143.437 SD, ada 79.445 sekolah belum punya perpustakaan. Adapun di SMP, 39,37 persen sekolah (34.511 dari 13.588 sekolah) tidak punya perpustakaan. Nah, jika memang anggota DPR tadi mengatakan “Sudah ada budget sendiri.” Kok masih nyolong-nyolong dana alokasi untuk perpustakaan? Jangan sampai anggota DPR tadi ikut-ikutan mbodohi rakyat jelata seperti saya. Memang saya sekarang masih bodoh, karena itu saya belajar di perguruan tinggi, bukan begitu?

Bukan hanya soal biaya pembangunan “gubuk” baru wakil rakyat yang spektakuler itu, desain bangunan yang mirip huruf U nyungsep tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak. Tentunya pihak yang mengecam tersebut bukan rakyat biasa, Pak Marzuki Ali! Ha ha ha. Mereka adalah pakar-pakar di dunia arsitektur dan teknik dari Undip Semarang. Antara lain, Prof Dr Ir Sugiono Soetomo (Ketua Program Doktor Teknik Arsitektur dan Perkotaan Undip), Prof Ir Totok Roesmanto (Ketua Program Magister Teknik Arsitektur Undip), Dr Ir Bambang Setioko (dosen Fakultas Teknik Undip), Dr Ir Adi Nugroho (dosen komunikasi Undip). Sekarang siapa yang lebih bodoh? Mereka atau orang-orang yang ngotot mendirikan “gubuk” baru itu? Atau Budi Asdar Sukada? Silahkan pembaca jawab sendiri.

Desain yang tidak mencerminkan ke-Indonesia-an, tidak memiliki cita rasa Indonesia, Tidak mencerminkan “Rumah Rakyat’, dan banyak lagi argumen lainnya dari masyarakat. Argumen ini saya dapat dari reportase yang disiarkan di beberapa stasiun televisi. Bagaimana mungkin, di negara yang pendapatan perkapitanya pada 2010 mencapai 2.963 dolar AS itu atau posisi 109, masih di bawah Fiji, apalagi dibanding Malaysia dan Thailand, mampu membangun “Hotel” wakil rakyat yang super megah dengan anggaran Rp. 1,138 T? Kenapa juga bangunannya harus mirip dengan gedung parlemen Chile, Congreso Nacional di Valparaiso. Jangan-jangan sang insinyur lupa dengan Candi Borobudur, bangunan etnik khas daerah-daerah di Indonesia, dan kekayaan rumah-rumah adat khas Indonesia?

Perancang gedung baru ini bersilat bahwa filosofi rancangannya ini adalah ibarat gerbang, gerbang aspirasi rakyat menuju masa depan  yang lebih baik. Demikian pernyataan beliau yang saya kutip dari Tempointeraktif. Namun, kenyataannya, rakyat kita tidak terbiasa melihat gerbang seperti itu. Jangan-jangan pemahaman Bang Asdar Sukada tentang “gerbang” berbeda dengan mayoritas rakyat Indonesia. Tapi masak iya? Bukannya beliau ahli di bidang ini? Hemmm.. mungkin rakyat kita memang bodoh, sehingga tidak tahu bentuk “gerbang”-nya sendiri. Ha ha ha. Padahal, sulit sekali saya temukan bentuk gerbang seperti huruf U nyungsep. Mungkin pembaca mengalami hal serupa dengan saya. Berarti kesimpulannya, siapa yang lebih bodoh? Saya dan rakyat, atau pencipta “U nyungsep” tadi?

Perlu dicatat, sejak tahun 2008, proses pembangunan “gubuk” baru DPR ini telah memakan anggaran Rp 14,7 miliar itu antara lain untuk perencanaan dan manajemen konstruksi pembangunan gedung baru sekitar Rp 10,6 miliar. Sisanya, sekitar Rp 4,1 miliar, telah dipakai untuk kajian ulang rencana induk, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta audit struktur. Sejumlah kegiatan itu dilakukan sejak tahun 2008. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nining Indra Saleh, Selasa (18/1) di Jakarta.

Belum terlambat untuk melakukan tindakan pengunduran atau penghentian rencana pembangunan gedung baru DPR. Masih banyak tugas DPR yang belum selesai. Belum kering jeritan hati rakyat yang ngiler karena ditilap wakilnya ke Yunani. Sekarang harus menjerit lagi karena wakilnya akan punya “gubuk” baru. Sedangkan gubuk mereka belum menjadi sebuah bangunan rumah. Semoga Presiden SBY, Ketua DPR, dan Anggota DPR diberikan kekuatan untuk mensejaterahkan rakyatnya yang bodoh ini tanpa harus membodoh-bodohi dan bertindak bodoh. Amin..!!

Oejank Indro @ 2011